PP Muhammadiyah usul ASEAN bekukan keanggotaan缅甸

2019
05/23
01:20

名仕亚洲官网/ 名仕亚洲官网登录/ PP Muhammadiyah usul ASEAN bekukan keanggotaan缅甸

2017年9月2日上午11:18发布
2017年9月2日上午11:18更新

罗兴亚人。 Ilustrasi para imigran asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh sedang tertidur pulas di tempat penampungan sementara di Gedung Olahraga(GOR)Lhoksukon,Kabupaten Aceh Utara,Selasa,12 Mei 2015. Foto Nurdin Hasan / Rappler

罗兴亚人。 Ilustrasi para imigran asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh sedang tertidur pulas di tempat penampungan sementara di Gedung Olahraga(GOR)Lhoksukon,Kabupaten Aceh Utara,Selasa,12 Mei 2015. Foto Nurdin Hasan / Rappler

雅加达,印度尼西亚 - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah印度尼西亚mempertimbangkan opsi untuk menyediakan kawasan tertentu bagi pengungsi dari etnis Rohingya。 Opsi tersebut pernah dilakukan Pemerintah Indonesia bagi pengungsi yang terdampak Perang Vietnam。

“Kami juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan diplomasi yang selama ini diterapkan kepada缅甸karena tidak terbukti menghentikan缅甸melakukan praktik genosida terhadap etnis Rohingya,”ujar Ketua PP Muhammadiyah,Bahtiar Effendi pada Jumat,9月1日雅加达。

Pemerintah menyediakan kawasan di Pulau Galang bagi pengungsi perang越南pada tahun 1979年lalu。 Dalam pandangannya,jika krisis缅甸dibiarkan,maka dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan亚洲Tenggara。 Sebab,dapat menumbuhkan semangat perlawanan dari negara lain terhadap isu perdagangan manusia dan imigran ilegal。

PP Muhammadiyah juga meminta ASEAN untuk menekan Myanmar di antaranya dengan mempertimbangkan untuk membekukan keanggotaan缅甸达里东盟。 Organisasi di kawasan Asia Tenggara itu tidak dapat lagi mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan krisis ini。

Aktivis HAM di seluruh dunia diminta untuk ikut ambil bagian dalam isu krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine,Myanmar。

“Dalam hal ini,PP Muhammadiyah bersedia memimpin untuk menggalang bantuan dan dukungan bagi etnis Rohingya,”katanya。

PP Muhammadiyah juga mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut。

Komite hadiah Nobel pun diminta turun tangan dengan mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang pernah diberikan bagi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi,karena alih-alih berperan mendamaikan,di bawah kepemimpinannya,Suu Kyi justru memperburuk keadaan。 PBB juga减少untuk berperan sebab缅甸tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan konflik。

PP Muhammadiyah juga meminta kepada Pemerintah孟加拉国untuk membuka地区perbatasan karena alasan kemanusiaan。

“Rohingya解除了PBB sebagai salah satu etnis paling tertindas di muka bumi。 Mereka tertolak di Myanmar dan tertindas di Bangladesh。 Karena ketidakjelasan identitas ini,akhirnya akses mereka terhadap pendidikan,kesehatan dan tempat tinggal layak sangat terbatas,“katanya。

Berdasarkan pantuan PP Muhammadiyah dalam satu pekan terakhir,3.000 etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menghindar dari kebrutalan militer Myanmar。 Jumlah korban tewas sudah mencapai 800 orang baik itu anak-anak dan perempuan。 - dengan laporan ANTARA / Rappler.com

免责声明:本文来自名仕亚洲官网新闻客户端自媒体,不代表名仕亚洲官网的观点和立场。